SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA - ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA - ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG  

Sampai dengan periode tersebut di atas ternyata perjuangan bangsa   Indonesia belum berhasil mengusir penjajah Barat dari bumi Indonesia, sampai akhirnya meletus Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu perang antara Jepang di satu pihak, melawan sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) di lain pihak. Dalam Perang Pasifik Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour.  

Pada tanggal 9 maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulai saat itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Tidak berbeda dengan penjajah-penjajah lain, Jepang pun melakukan penindasan dan kekejaman yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Maka mulailah timbul perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara legal maupun ilegal, misalnya pemberontakan PETA di Blitar.

Mulai tahun 1943-1944 Jepang mengalami kekalahan disemua medan pertempuran, dan dalam perkembangan  selanjutnya, menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera berakhir perang Pasifik dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Dalam kondisi seperti itu, untuk dapat mempertahankan dirinya, Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 7 september 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, apabila Indonesia membantu Jepang memenangkan perang.

Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengulangi janji kemerdekaan Indonesia namun tanpa syarat, dan Jepang   mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan   Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Choosakai) yang dikenal sebagai   BPUPKI. 

Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, dengan dua orang Ketua Muda (Fuku Kaityo). Ketua Muda I Itibangase dan Ketua Muda II, Raden Pandji Soeroso yang beranggotakan 60 orang anggota biasa, dan 7 (tujuh) orang anggota Istimewa ( Toku Betsu) berkebangsaan Jepang yang tidak mempunyai hak suara.

Keberadaan mereka di dalam BPUPKI, karena pada tanggal tersebut adalah HUT Tenno Heika   (Kaisar), atau Tenco – Setsu (Hari Mulia). Adapun ke tujuh orang anggota istimewa   tersebut adalah: Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura   Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. Kemudian jumlah   anggota BPUPKI ditambah 6 ( enam) orang anggota yang berasal dari Indonesia.  

Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang (termasuk Ketua dan Ketua Muda).   Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang melantik BPUPKI dan keesokan harinya   BPUPKI melakukan persidangan yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945.

Dengan terbentuknya badan tersebut bangsa Indonesia dapat secara sah mempersiapkan kemerdekaannya, antara lain merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka, di samping itu juga dasar-dasar atau   asas-asas, di atas mana akan didirikan negara Republik Indonesia. Periode inilah yang diwarnai dengan kegiatan perumusan Pancasila sebagai   dasar negara, yaitu dengan diskusi dan perdebatan-perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  

Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 ketua BPUPKI meminta para anggota BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI   yaitu Mr. Moh. Yamin, Prof, R, Soepomo dan Ir. Soekarno masing-masing   mengemukakan pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka.
 

Adapun rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dikemukakan para anggota BPUPKI tersebut adalah sebagai berikut: 

  Pada tanggal 29 Mei1945 Mr. Moh. Yamin menyampaikan dalam pidatonya lima asas atau dasar Negara Indonesia merdeka, yaitu:  

1. Peri Kebangsaan  

2. Peri Kemanusiaan  

3. Peri Ketuhanan  

4. Peri kerakyatan  

5. Kesejahteraan Rakyat.  

Di samping pidato tersebut Mr. Muh. Yamin menyampaikan pula secara   tertulis rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalam pembukaannya   tercantum lima asas dasar negara.

Lima asas tersebut rumusannya berbeda   dengan yang diucapkannya dalam pidatonya , yaitu sebagai berikut:  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa  

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia  

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam   permusyawaratan perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidatonya Prof. R. Soepomo   mengemukakan pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut :  

1. Persatuan  

2. Kekeluargaan  

3. Keseimbangan lahir dan batin  

4. Musyawarah  

5. Keadilan Rakyat  

 Pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Ir. Soekarno untuk menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan pula lima asas untuk menjadi dasar negara   Indonesia Merdeka yaitu:  

1. Kebangsaan Indonesia  

2. Internasionalisme atau perikemanusiaan  

3. Mufakat atau Demokrasi  

4. Kesejahteraan Sosial  

5. Ketuhanan yang berkebudayaan.  

Pada tanggal 1 Juni 1945 untuk lima asas atau lima dasar sebagai dasar Negara Indonesia merdeka oleh Ir. Soekarno diusulkan untuk diberi nama Pancasila yang mana istilah itu diperolehnya dari seorang temannya yang ahli bahasa. Adapun usul Ir. Soekarno agar Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari   lima asas atau lima dasar dinamakan Pancasila, disetujui peserta sidang BPUPKI.
 

Dalam perkembangannya kemudian yaitu tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut   dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul lahirnya Pancasila dan   oleh karena itulah muncul anggapan umum bahwa lahirnya Pancasila adalah   tanggal 1 Juni 1945 pada saat peserta sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni   1945 menyetujui usulan Ir. Soekarno agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima sila dinamakan Pancasila.