PENGERTIAN PANCASILA

PENGERTIAN PANCASILA

Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti Lima dan Sila berarti Dasar atau Asas. Jadi istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta berarti lima dasar atau lima sila adalah nama Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan pada saat disahkan UUD 1945 oleh PPKI karena Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan bagian dari UUD 1945 yang tercantum dalam alinea keempat PembukaanUUD 1945.

Sejarah Pancasila. Berdasarkan catatan peninggalan sejarah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada zaman Majapahit (abad XIV), istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular istilah Pancasila berarti :

1. Berbatu sendi yang lima

2. Pelaksanaan kesusilaan yang lima Istilah Pancasila sebagai Dasar Negara yang terdiri dari lima asas atau lima dasar tersebut diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei s/d1 Juni 1945, yang mana usulan Ir. Soekarno tersebut diterima dalam sidang.

Karena usulan Ir. Soekarno disetujui dalam sidang maka pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya nama Pancasila sebagai DasarNegara Indonesia Merdeka Sebagai dasar Negara Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi dasar dari suatu bangunan Negara R.I. yang diproklamirkan pada tanggl 17 Agustus 1945.

Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan diatas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari lima asas yang dinamakan Pancasila. Adapun dasar Negara Pancasila dirumuskan BPUPKI yang diketuai Dr. Rajiman Wedyadiningrat dan Ketua muda R.P. Soeroso.

Pancasila sebagai Dasar Negara, disahkan oleh PPKI, yang merupakan penjelmaan atau mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sidang PPKI yang diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moehammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah Indonesia memproklamirkan hari kemerdekaannya.

Dasar Negara Pancasila di sahkan oleh PPKI bersamaan saatnya dengan pengesahan UUD 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 1945, namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud sebagai Dasar Negara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sbb :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi rumusan sila-sila Pancasila yang kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara.

Adapun pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan sebagai Dasar Negara adalah sbb :

1. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah suatu paham filsafat (philosophical way of thinking) oleh karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, weltanschaung, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai pandangan hidup yang merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa, Pancasila dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, normanorma sopan santun, serta norma-norma hukum yang berlaku.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis konstitusional (menurut hukum ketatanegaraan), oleh karena itu setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian/penafsiran manurut pendapatnya sendiri. 

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag) atau ideologi negara (staatsidee).  Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara.

Hal tersebut nampak dari amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang berbunyi antara lain: “….., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya menurut Prof. Drs. Notonegoro, SH, sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental dari suatu negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk.

Dari penegasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara (dasar negara) adalah sangat fundamental. 

Demikian penjelasan PENGERTIAN PANCASILA